- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menargetkan Lampung menjadi pusat industri pengolahan pangan terbesar di wilayah Sumatra Bagian Selatan.
- Pemerintah Provinsi Lampung mempermudah birokrasi investasi demi mencapai target nilai investasi sebesar Rp20 triliun pada tahun 2026.
- Hilirisasi pertanian di tingkat desa diharapkan mampu menjaga harga komoditas serta meningkatkan daya beli masyarakat secara luas.
SuaraLampung.id - Provinsi Lampung tak lagi ingin sekadar menjadi ladang yang mengirim bahan mentah ke luar daerah. Provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera ini sedang bersiap melakukan lompatan besar.
Lampung ingin bertransformasi dari sekadar produsen pertanian menjadi pusat industri pengolahan pangan terbesar di Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Lampung adalah gudangnya komoditas unggulan. Mulai dari hamparan singkong yang tak bertepi, perkebunan nanas kelas dunia, hingga aroma kopi yang telah mendunia. Namun, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sadar, mengandalkan hasil alam saja tidaklah cukup.
"Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita punya segalanya, dari padi hingga tebu. Namun, potensi ini harus dinaikkan kelasnya melalui hilirisasi agar nilai tambahnya kembali ke rakyat," tegas Mirza, Senin (22/6/2026).
Baca Juga:Siap Tarung di Dunia Kerja: Disnaker Lampung Sebar Pelatihan Vokasi di 33 Titik Strategis
Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah menggelar karpet merah bagi para pemodal. Komitmennya memangkas kerumitan birokrasi dan menjamin iklim investasi yang sejuk.
Hasilnya mulai terlihat. Pada 2025 investasi yang masuk menyentuh angka Rp15 triliun, tahun ini Lampung membidik angka yang lebih berani, yakni Rp20 triliun.
Gubernur menekankan bahwa pertumbuhan industri hilir adalah pelampung penyelamat bagi para petani. Tanpa pabrik pengolahan, lonjakan produktivitas pertanian justru bisa menjadi bumerang yang menjatuhkan harga pasar akibat kelebihan pasokan.
"Ketika produktivitas meningkat tapi industri pengolahan tidak ada, harga akan jatuh. Inilah mengapa hilirisasi adalah harga mati," tambahnya.
Mirza mulai menggeser kemudi pembangunan menuju bottom-up economy, sebuah pendekatan yang menempatkan desa sebagai mesin utama pertumbuhan.
Baca Juga:Seni, Lari, dan Kuliner: Wajah Baru Pariwisata Lampung dengan Putaran Uang Rp53 Triliun
Visi ini sejalan dengan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan harga komoditas di tingkat petani, daya beli masyarakat bawah diharapkan akan meroket.
"Kalau ekonomi desa tumbuh dan daya beli masyarakat naik, maka pasar bagi dunia usaha akan terbuka lebar secara alami. Itulah magnet sesungguhnya bagi investasi," jelas Mirza.
Dalam misi besar ini, Gubernur mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung untuk bergerak selaras. Baginya, pemerintah dan pengusaha harus menjadi duet maut dalam menangkap peluang, memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan di Lampung benar-benar berimbas pada kesejahteraan yang inklusif. (ANTARA)
