- DJPb Kemenkeu Lampung menyalurkan dana FLPP Rp169,5 miliar untuk membangun 1.582 rumah subsidi hingga awal Mei 2026.
- Program ini memberikan akses hunian layak bagi 1.413 kepala keluarga, terutama pegawai swasta berpenghasilan di bawah Rp4 juta.
- Penyaluran FLPP menghadapi tantangan kualitas infrastruktur, cuaca ekstrem, serta kendala catatan kredit macet para calon debitur rumah.
SuaraLampung.id - Hingga awal Mei 2026, denyut pembangunan rumah subsidi di Provinsi Lampung melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan angka yang menggembirakan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung mencatat, dana sebesar Rp169,5 miliar telah dikucurkan untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak.
Hasilnya? Sebanyak 1.582 unit rumah telah berdiri tegak, dengan 1.413 kepala keluarga kini tak lagi harus pusing memikirkan biaya sewa kontrakan yang terus naik.
Data DJPb Lampung mengungkap fakta menarik. Program ini benar-benar menyentuh akar rumput. Sebesar 72,5 persen penerima manfaat adalah pegawai swasta dengan penghasilan di bawah Rp4 juta per bulan. Bagi mereka, FLPP bukan sekadar skema pembiayaan, melainkan "tiket" menuju stabilitas masa depan.
Baca Juga:COD via DM IG: Mahasiswa Bandar Lampung Tewas Mengenaskan Usai Tawuran 2 Geng
"Ini adalah komitmen untuk menekan angka backlog (kekurangan) perumahan di Lampung. Sejak 2010, total sudah ada 31.761 unit rumah yang dibangun dengan akumulasi pembiayaan mencapai Rp3,24 triliun," ungkap Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung, Purwadhi Adhiputranto, Kamis (14/5/2026).
Masifnya program ini melibatkan ekosistem yang besar, yakni 10 perbankan dan 147 pengembang yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di seluruh Lampung.
Namun, perjalanan menghadirkan rumah murah bukan tanpa kerikil tajam. Purwadhi tak menampik adanya sejumlah kendala yang masih membayangi.
Di lapangan, kualitas bangunan dan infrastruktur dasar seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas umum seringkali dikeluhkan karena belum optimal.
Belum lagi faktor alam. Cuaca ekstrem terkadang menjadi penghambat proses verifikasi teknis dan penyelesaian fisik bangunan. Namun, tantangan terbesar justru datang dari meja administrasi.
Baca Juga:Pajak Tumbuh 22 Persen, Sektor Perdagangan dan Otomotif Topang Napas Ekonomi Lampung-Bengkulu
"Banyak calon debitur yang terkendala catatan kredit macet. Ini menjadi hambatan besar bagi warga yang sebenarnya secara pendapatan sudah masuk kriteria," tambah Purwadhi.
Meski FLPP menjadi primadona, pemerintah menegaskan bahwa itu bukan satu-satunya jalan. Bagi masyarakat yang belum beruntung mendapatkan kuota FLPP, masih ada opsi lain seperti KUR Perumahan yang terus ditingkatkan pembiayaannya. (ANTARA)
