"Saya gak tahu, dibacakan juga gak. Saya cuma disuruh tanda tangan. Kata mereka surat berita acara. Saya baru tahu di pengadilan yang mulia bahwa surat itu surat penyerahan sukarela," katanya.
Penasihat hukum dari penggugat, Satria Dharma menilai Kantor FIF telah meremehkan produk hukum yang dibuat oleh kejaksaan mengacu pada barang rampasan kejaksaan yang telah berkekuatan hukum yang telah dilelang.
"Mereka, perusahaan pembiayaan FIF ini telah melanggar produk kejaksaan dengan melakukan perampasan di jalan yang bukan melalui jaminan fidusia," katanya.
Terkait selembar kertas yang telah ditandatangani oleh saksi yang dihadirkannya, menurutnya hal tersebut atas dasar paksaan dan tipu muslihat oleh para debt colletor. Sebab kedua saksi yang saat itu menggunakan motor penggugat sama sekali tidak tahu isi surat tersebut.
Baca Juga:Pemetaan Pemilu 2024 di Bandar Lampung, 9 TPS Rawan 1 TPS Sangat Rawan
"Jadi menurut saya ini atas dasar paksaan dan tipu muslihat. Karena memang saksi tidak tahu dan hanya tahu itu surat berita acara," kata Satria.
Usai jalani sidang, dua orang penasihat hukum dari tergugat FIF terlihat kabur dan enggan bicara saat ingin diwawancarai oleh awak media. Salah satu dari mereka hanya mengatakan, "ikuti proses hukum saja." (ANTARA)
