Di tahun 1684, Belanda telah mendapat hak monopoli perdagangan lada di Lampung, sebagai penggantian ongkos-ongkos biaya perang sewaktu membantu Sultan Haji melawan pasukan-pasukan ayahnya sejak 2 tahun yang lalu.
Pada tahun 1817 di Teluk betung oleh Belanda telah ditempatkan seorang asisten residen. Saat itu masih banyak terjadi gangguan dan perlawanan terhadap usaha- usaha dagang Belanda.
Setahun kemudian pada tahun 1818, Pemerintah Hindia Belanda menganggap untuk lebih baik mengalihkan pemerintahan sipil kepada seorang Penguasa sipil militer (Civielen Militair Gezaghebber) yang ditempatkan di Telukbetung tersebut guna lebih terjaminnya pengamanan.
Tahun 1847 kota Telukbetung dijadikan tempat kedudukan penguasa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1850, kota Telukbetung telah dijadikan pusat pemerintahan Belanda untuk daerah Lampung dan di sana didirikan pula redoute berupa bangunan atau benteng-benteng pertahanan.
Baca Juga:Motor Terbakar di SPBU Antasari, Diduga karena Korsleting
Dengan Staatsblad No. 70/1873 yang membagi Keresidenan Lampung menjadi 6 afdeeling, maka Telukbetung adalah satu diantara 6 afdeeling itu dengan ibukotanya juga Telukbetung.
Setelah 7 tahun kemudian, lalu diubah melalui Staatsblad No. 88/1880 yang menetapkan bahwa Afdeeling Teluk betung dengan ibukotanya Tanjungkarang.
Kebijaksanaan ini membawa faktor keberuntungan karena 3 tahun kemudian pada tahun 1883 Kota Telukbetung porak poranda tenggelam ditelan gelombang laut besar akibat meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda.
Selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1912 dengan Staatsblad No. 1746/1912 Kota Telukbetung dijadikan sebagai ibukota Keresidenan Lampung.
Sedangkan kedudukan kepala Onderafdeeling Telukbetung yang daerahnya cukup luas pula di sekitar Teluk Lampung adalah tetap Tanjungkarang, yakni bagian dari Keresidenan Lampung itu.
Baca Juga:Petugas Lapas Narkotika Bandar Lampung Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya
