Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V Jhoni Allen Marbun mengatakan perjanjian kerja sama (PKS) antara PDAM Way Rilau dengan PT ATL dalam proyek KPBU SPAM perlu diselidiki secara hukum.
“Yang namanya sistem itu bertahap tidak ada namanya sistem di hulu 100 persen sementara di hilirnya bisa langsung menyerap 100 persen," katanya.
Menurutnya, pembayaran yang dilakukan selama ini, dimana semua yang dihasilkan di hulu harus dibayar oleh hilir tidak benar dan membuat PDAM babak belur.
"Harusnya metode pembayarannya itu bertahap, di tahun pertama, ke dua, tahun ke tiga sesuai dengan progres pekerjaan.Ini akan menjadi catatan di komisi kita," ujarnya.
Baca Juga:PDAM Way Rilau Bandar Lampung Merugi, Komisi V DPR RI Cium Kejanggalan
Proyek pembangunan SPAM senilai Rp1,3 triliun yang terdiri dari Rp485 miliar dari badan usaha, Rp258,8 miliar sebagai VGF, Rp300 miliar dari APBN Kementerian PUPR, Rp150 miliar dari APBD Kota Bandar Lampung, dan Rp131 miliar dari BUMD (PDAM Way Rilau).
Proyek SPAM Bandar Lampung dimulai pada 28 November 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022. (ANTARA)
