SuaraLampung.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman disarankan fokus pada pencegahan infiltrasi paham radikal ke institusi TNI AD.
Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, upaya pencegahan infiltrasi paham radikal di TNI membutuhkan strategi dan mekanisme yang solid, sistematis dan terukur.
"Hal ini menjadi penting mengingat institusi TNI juga tidak imun dari paham radikal," kata Anton, Rabu (26/1/2022) dikutip dari ANTARA.
Kepala CIDE ini menyebutkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri pernah memprediksi adanya ancaman infiltrasi jaringan teror ke instansi pemerintah termasuk TNI.
Baca Juga:Faktor Emosi Masih Labil, BNPT Sebut Mahasiswa Mudah Terpapar Doktrin Takfiri Kelompok Teroris
Apalagi, lanjut dia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 2019 lalu pernah menyebutkan sekitar 3 persen prajurit TNI terpapar paham radikal.
Keinginan Jenderal Dudung Abdurachman untuk melibatkan prajuritnya menangani radikalisme bukanlah hal baru. Pada 22 November 2021 lalu, Dudung secara gamblang mengutarakan rencana melibatkan babinsa untuk mendeteksi radikalisme.
Dia mengaku jumlah tersangka kasus pidana terorisme di Indonesia memang terjadi peningkatan signifikan.
Data Mabes Polri menunjukkan jumlah tersangka kasus terorisme pada tahun 2021 mencapai 370 orang, naik sekitar 62 persen dari tahun 2020 yang mencapai 228 tersangka.
Kendati demikian, perlakuan terhadap fenomena radikalisme dan terorisme hendaknya tidak disamaratakan karena tidak semua yang terpapar paham radikal akan otomatis menjadi teroris.
Baca Juga:Apel Gelar Pasukan TNI AD di Lapangan Monas
Di sisi lain, penanganan masalah radikalisme di Indonesia memang terasa ambigu karena sejauh ini aparat penegak hukum belum mempunyai alat ukur terkait radikalisme.
- 1
- 2
