SuaraLampung.id - Pendakwah Gus Miftah disebut-sebut mematok tarif tinggi untuk sekali ceramah.
Isu yang beredar Gus Miftah meminta bayaran sebesar Rp 3 miliar setiap kali ceramah.
Gus MIftah buka suara mengenai kabar mengenai tarif ceramah sebesar Rp 3 miliar.
Tak secara gamblang memberi klarifikasi, Gus Miftah mengaku besaran tarif ceramahnya tergantung siapa pihak yang mengundang.
Baca Juga:Isu Tarif Ceramah Gus Miftah Capai Rp 3 Miliar, Lesti Kejora Pingsan
Menurutnya tak sama tarif ceramah di kalangan pejabat atau publik fugur dengan ceramah di depan masyarakat biasa.
"Kalau dakwah kamu diundang lembaga, diundang perusahaan, diundang orang kaya kamu jual saya murah kamu salah," ungkap Gus Miftah saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu dikutip dari Suara.com.
Jika yang mengundang berdakwah orang yang mapan, bagi Gus Miftah, wajib memasang tarif. Sebab, niat mereka mengundangnya pun sudah sarat dengan kepentingan pribadi.
"Yang ngundang orang kaya, pejabat, mereka butuh ngumpulin orang di tengah lapangan puluhan ribu dengan kepentingan politik. Kamu jual saya murah ya salah," ujar Gus Miftah.
Namun jika yang mengundang masyarakat ekonomi ke bawah, Gus Miftah tak mematok harga.
Baca Juga:Gus Miftah Tak Membantah Soal Kabar Tarif Dakwahnya Rp 3 Miliar, Tapi...
"Tapi kalau kita diundang di desa, pegunungan, di daerah pantai pedalaman, kamu minta bayaran juga salah," katanya.
Gus Miftah bilang ada subsidi silang dengan caranya berdakwah. Oleh karenanya, ia mematok harga dan mengaku tak mau jika diundang oleh kalangan pejabat dengan dibayar seikhlasnya.
"Makannya, di situ lah berlaku subsidi silang. Kita bijak saja dong, saya diundang oleh calon Bupati "gus monggo dateng ke tempat pengajian, ini gimana seikhlasnya" kan goblok yang ngundang bupati yang ngundang calon gubernur gimana," tutur Gus Miftah.
"Tapi kalau yang ngundang saya warga desa pegunungan di desa, monggo (seikhlasnya)," sambungnya lagi.
Gus Miftah pun mengungkap saat berdakwah di masyarakat desa, ia pasti membawa uang cash untuk dibagi. Hal itu diakuinya bentuk subsidi silang dari penghasilannya berdakwah dari kaum elite.
"Anda bisa cek saya selalu bawa cash banyak di lapangan. Tujuannya adalah untuk subsidi ke masyarakat yang ada di pedesaan. Kan begitu," bebernya.
"Jadi kalau yang ngundang BUMN mau bayar seikhlasnya ya saya nggak bisa dong. Mereka punya budget. Tapi kalau di desa saya nggak membolehkan managemen saya soal (minta) uang," pungkasnya.
