SuaraLampung.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melontarkan candaan saat rapat bersama Komisi III DPR RI membahas pasal penghinaan presiden/wakil presiden di RKUHP.
Candaan Menkumham Yasonna Laoly ini ditujukan ke anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman. Candaan Yasonna ini terkait Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam rapat itu Yasonna berpandangan, jika keberadaan pasal tersebut tidak hanya ditujukan untuk Jokowi selaku presiden yang menjabat saat ini, melainkan Presiden RI mendatang.
Saat menyampaikan pandangannya itu Yasoona melontarkan candaan kepada Habiburokhman dan Benny K Harman. Kedua politisi ini ikut menyoroti keberadaan pasal penghinaan presiden, dalam sesi pendalaman di rapat kerja Komisi III.
Baca Juga:Kelakar Menkumham Yasonna Soal 'Bos Pak Benny' Picu Keberatan Anggota DPR Fraksi Demokrat
"Tapi apa kita biarkan presiden yang akan datang digituin? Mungkin saja satu di antara kita jadi presiden. Atau bos Habib, kita biarkan itu? Kalau bos Pak Benny masih lama barangkali. Misalnya, contoh, iya kan masih muda. Canda-canda," kelakar Yasonna, Rabu (9/6/2021).
"Artinya, itu pun tidak kita biarkan pak. Gak boleh kita biarkan, menghina seorang wapres, apalagi wapres kita kiai, terhormat. Itu gak bener lah. Jangan hanya presidennya, satu paket kan," sambungnya.
Yasonna juga memandang pasal penghinaan presiden di dalam RKUHP perlu dipertahankan. Dasarnya ialah agar masyarakat tidak kebablasan dalam berpendapat, apalagi sampai menghina kepala negaranya sendiri.
Menurut Yasonna meski ada kebebasan berpendapat, namun tetap harus dibatasi.
"Gak bisa. Kebebasan itu, sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, itu anarki."
Baca Juga:Duet AHY-Airlangga Hartarto Disebut Halu, Demokrat Kesal Balas Begini
"Wah demokrasi liberal, memang arah kita mau ke sana. Free for all, all for free. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab," kata Yasonna.
