SuaraLampung.id - Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 menyisakan duka mendalam bagi warga Indonesia. Gugurnya 53 awak KRI Nanggala-402 diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dari adanya insiden KRI Nanggala-402 adalah mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di tubuh TNI.
Komandan KRI Nanggala-402 Letkol (P) Heri Oktavian yang gugur semasa hidupnya pernah resah dengan sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI.
Keresahan ini ia sampaikan ke wartawati Kompas Edna C Pattisina. Lewat tulisannya berjudul "Pesan dari Komandan KRI Nanggala-402" Edna mengungkapkan keresahan Heri soal pengadaan alutsista ini.
Baca Juga:Sri Mulyani: THR Buat PNS dan TNI-Polri Dicairkan Mulai Besok
Kepada Edna, Heri mengungkap cerita mengenai korban-korban yang jatuh akibat alutsista yang buruk. Heri pun berharap para pembuat keputusan memikirkan TNI dan prajuritnya bukan hanya 'asal bapak senang' demi pangkat dan kursi yang enak atau keuntungan material.
Buruknya pengadaan alutsista di TNI ini dinilai pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie karena adanya mafia. Keberadaan mafia itu pula yang menambah persoalan sistem pertahanan di Indonesia.
Meski tidak menyebutkan secara detail, Connie sempat menyebut inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud. "Mister M, (sebut) Mister M saja," kata Connie dalam diskusi daring pada Minggu (25/4/2021).
Connie mengambil contoh kerja sama antara Korea Selatan dengan Indonesia terkait pembuat pesawat tempur. Kerja sama itu berbalut Korean Fighter Xperiment (KFX) dan Indonesia Fighter Xperiment (IFX). Namun belakangan diketahui KFX-IFX terancam gagal.
Connie mengatakan apabila memang Indonesia ingin benar-benar membereskan alutsista demi kepentingan bangsa terutama sistem pertahanan TNI, sekaligus menyesuaikam dengan peta jalan atau roadmap yang ada, maka mafia-mafia sudah seharusnya disingkirkan.
Baca Juga:Kapolri: Anak Prajurit KRI Nanggala 402 Bakal Difasilitasi Jadi Polisi
Hal senada diungkapkan pengamat militer Al A'raf di acara Mata Najwa. "Kita harus jujur jangan ada permainan di pengadaan alutsista. Pemerintah, DPR, broker, jangan bermain. Karena permainan itu yang menyebabkan resiko kecelakaan tinggi. So stop lah. Kita harus jujur jangan bermain di sektor pertahanan, jangan bermain dalam alutsista karena itu membahayakan para prajurit," pesan Al A'raf.
Jenderal Tolak Suap Rp 20 Miliar
Adanya permainan alutsista TNI ini pernah diungkap mantan KSAD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Dalam buku berjudul "Pramono Edhie Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan", ipar SBY ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI.
Saat itu TNI AD akan membeli alat bidik (teropong) untuk senapan serbu SS-2. Pembelian teropong itu direncanakan dari luar negeri karena Pindad belum memproduksinya.
Pihak penjual waktu itu menawarkan harga Rp 30 juta per unitnya. Harga ini dirasa terlalu mahal. Pramono Edhie mencium ada yang aneh.
Ia tak percaya begitu saja harga satu unit teropong Rp 30 juta. “Masa harga teropong lebih mahal dari senapannya,” kata Pramono Edhie.
