SuaraLampung.id - Para guru di Provinsi Lampung akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung setidaknya 15 ribu guru akan menerima vaksinasi Covid-19 tahap kedua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar mengatakan, dari 15 ribu guru yang akan mendapat vaksinasi Covid-19 terdiri dari 8 ribu berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan 7 ribu guru honorer.
Menurutnya 15 ribu orang guru tersebut hanya di sekolah negeri. Ini belum termasuk guru di sekolah swasta. Karena itu Sulpakar memperkirakan jumlah guru penerima vaksin Covid-19 bertambah.
"Terkait vaksinasi COVID-19, bila vaksin tersedia, kami sambut dengan baik. Saat ini berdasarkan pemetaan ada 15 ribu guru berstatus aparatur sipil negara yang siap menerima vaksinasi," ujar Sulpakar, Senin (23/2/2021) dilansir dari Antara.
Baca Juga:Antrean Membludak, Vaksinasi Covid di Pasar Tanah Abang Dibubarkan Polisi
Menurutnya, jika tidak memungkinkan untuk melakukan vaksinasi secara keseluruhan akibat keterbatasan ketersediaan vaksin, maka pelaksanaan vaksinasi bagi guru akan diprioritaskan bagi daerah yang telah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.
"Kami telah mengusulkan kepada Gubernur agar tenaga pendidik dan guru, terutama yang telah melakukan pembelajaran tatap muka menjadi prioritas vaksinasi," ucapnya.
Ia menjelaskan sejumlah daerah yang telah melaksanakan tatap muka meliputi adalah Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji dan di Kabupaten Lampung Tengah.
"Kalau vaksinasi COVID-19 berapa pun jatah yang diberikan akan kita laksanakan, dan akan kita data sebab ini merupakan upaya menjaga guru serta tenaga pendidik kita," katanya.
Dia mengatakan bila nanti vaksinasi telah dilaksanakan bagi guru serta tenaga pendidik, tidak akan mempengaruhi dibuka atau tidaknya pembelajaran tatap muka.
Baca Juga:Studi CDC: Guru Berperan Besar Menularkan Covid-19 di Sekolah
"Pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran secara daring tetap ditentukan oleh status sebaran kasus COVID-19 tingkat desa, ataupun kecamatan, bila masih berisiko tentu belum akan dilaksanakan," katanya lagi.
