3 Juta Anak Lampung Jadi Target Program Makan Bergizi Gratis

SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebut sebanyak tiga juta anak menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menuturkan, jumlah penduduk Lampung saat ini berkisar 9,4 juta jiwa.

"Nantinya yang akan mendapatkan makan bergizi gratis sekitar 30 persen yang merupakan anak-anak," ujar Mulyadi Irsan, Kamis (14/11/2024).

Ia mengatakan sasaran Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung tersebut akan menyasar 3 juta anak dan pemerintah daerah (pemda) akan menghitung kebutuhan untuk konsumsi tersebut.

Baca Juga: KPU Bandar Lampung Kekurangan Ribuan Surat Suara Pilgub

"Yang paling utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ini harus dikelola dengan baik, sehingga apa yang diharapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai dan Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi makan yang berkualitas bagi anak-anak kita," katanya.

Mulyadi melanjutkan pemda saat ini terus mendorong pemenuhan kebutuhan pangan agar terus mencukupi dan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan potensi Lampung sebagai penghasil pangan mampu mencukupi kebutuhan tersebut.

"Provinsi Lampung ini akan menjadi pemasok, sebab kita mendapatkan mandat pangan sebagai daerah lokomotif pertanian dan pemenuhan ini akan dilakukan dengan kerja sama bupati serta walikota dalam mendesain kebutuhan Makan Bergizi Gratis ini, serta diupayakan Lampung tidak membeli kebutuhan pangannya dari luar daerah," ucapnya.

Menurut Mulyadi, dengan adanya kemandirian pangan akan mendukung ketahanan pangan yang membentuk daya saing daerah.

"Dengan program ini kami juga akan mendorong pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam lima tahun ke depan, dan Lampung akan jadi daerah pemasok pangan utama yang mendukung swasembada pangan dengan sumber daya manusia yang berkualitas," ujar Mulyadi Irsan.

Baca Juga: Pemprov Lampung Tunggu Arahan Pusat untuk Teknis Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengaku akan segera menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana program tersebut.