Menuju Periode Kedua: Dewi Handajani dan Winarti Kantongi Tiket Pilkada dari PDIP

SuaraLampung.id - Dua srikandi PDIP asal Provinsi Lampung mendapat surat tugas dari DPP PDIP untuk kembali maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2024.

Mereka ialah Dewi Handajani dan Winarti. Dewi mendapat surat tugas menjadi calon Bupati Tanggamus dan Winarti sebagai calon Bupati Tulang Bawang. 

Bakal calon Bupati Tulang Bawang, Winarti mengatakan, penugasan dari DPP PDIP tersebut menegaskan untuk maju sebagai calon bupati dalam periode kedua, kepada kader internalnya.

"Poin penugasannya, diminta segera konsolidasi untuk memperkuat dan mempersiapkan pemenangan. Setelah ini, kami langsung melakukan konsolidasi dengan di daerah, termasuk dengan para tokoh," kata Winarti dikutip dari Lampungpro--jaringan Suara.com.

Baca Juga: Pilkada Lampung Selatan 2024: Nanang Ermanto Kantongi Surat Tugas PDIP

Menurut Winarti, surat tugas yang diberikan tersebut, menyatakan dirinya sebagai kader siap ditugaskan dimanapun, sepanjang itu bermanfaat baik di legislatif maupun eksekutif.

"Untuk sosok wakil saat ini sedang diproses, nantinya akan ditetapkan oleh DPP PDIP dengan waktu yang tidak terlalu lama, doakan semuanya bisa cepat diinformasikan," ujar Winarti.

Meski di Tulang Bawang PDIP sudah cukup untuk usung sendiri, namun Winarti mencoba untuk berkomunikasi dengan semua partai, karena semua partai belum ada yang menyerahkan surat rekomendasi.

Sebelumnya Bupati Lampung Selatan petahana Nanang Ermanto mendapat surat tugas terkait Pilkada 2024 dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penyerahan surat tugas itu berlangsung di kantor DPD PDIP Lampung pada Senin (8/7/2024). Nanang Ermanto sendiri tidak bisa hadir di acara penyerahan surat tugas tersebut.

Baca Juga: Gawat! Gajah Liar Hambat Coklit Pilkada Lampung Barat 2024

Kehadiran Nanang diwakili Sektetaris DPC PDIP Lampung Selatan Syahirul Alim. Nanang, kata Syahirul, sedang menghadiri pertemuan dengan Presiden RI di Jakarta Convention Center (JCC) dalam acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan seluruh kepala daerah.