Setoran Proyek di TNI AU Sudah Lazim, Namanya Dana Komando

SuaraLampung.id - Bintara Urusan Bayar Markas Besar TNI Angkatan Udara (AU) Sigit Suwastono menyebut alokasi dana komando (dako) sebesar 4 persen sudah jadi hal yang rutin.

"Dalam (pengadaan heli) AW 101 tidak ada kekhususan 4 persen, jadi semuanya sudah rutinitas," kata Sigit Suwanstono yang menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (31/10/2022).

Sigit Suwastono adalah tentara aktif yang bertugas sebagai pemegang kas di Mabes TNI Angkatan.

Sigit menjadi saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW) 101 di TNI AU angkatan 2016 yang merugikan keuangan negara senilai Rp738,9 miliar.

Baca Juga: Mengenal De Havilland Vampire, Pesawat Jet Tempur Pertama TNI-AU

Dalam dakwaan Irfan disebutkan ada dana komando (DK/dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan Kurnia.

Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap 1 untuk PT Diratama Jaya Mandiri yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar.

"Jumlah empat persen itu dari nilai ditagihkan ke kami," ungkap Sigit.

Menurut Sigit pada September 2016 ia membayarkan termin 1 untuk PT Diratama senilai Rp436,689 miliar menggunakan cek yang diterima langsung oleh pegawai PT Diratama Angga Munggaran di Bank BNI cabang Cilangkap.

"Lalu saya ingatkan soal empat persen agar disiapkan. Kami lalu koordinasi dengan pihak BNI, kapan Rp17 miliar nya bisa siap, ternyata baru bisa siap pada hari yang kedua," tambah Sigit.

Baca Juga: Hasil Livoli Divisi Utama: Tim Putri Kharisma Premium Tampil di Final, Bakal Hadapi TNI AU

Setelah mendapatkan uang Rp17,733 miliar tersebut, uang itu lalu dibawa ke Mabes TNI AU untuk disimpan.

"Kami simpan dalam tempat penyimpanan, jadi bercampur dengan uang lain, tapi ternyata tidak muat disimpan di brankas, jadi akhirnya disimpan di Bank BRI masih di kawasan Mabes," tambah Sigit.

Uang tersebut lalu dipecah menjadi beberapa rekening.

"Dalam BAP saudara mengatakan dana Rp17,733 miliar dipecah dimaksudkan ke rekening BRI PT Vibra sebesar Rp5 miliar, PT VSAT sebesar Rp5 miliar dan Rp7,733 miliar dimasukkan ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Citra Trans Nasaka? Ini bagaimana?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Arief Suhermanto.

"Karena uang nya banyak jadi tidak muat untuk disimpan di BRI, jadi kalau ditanya apakah uang Rp17 miliar itu bagian dari dako AW, saya tidak tahu karena setelah dapat kami ambil dari BNI, kami bawa ke kantor nyampur dengan yang lain karena tidak muat dalam penyimpanan akhirnya supaya tersimpan kami simpan di BRI," ungkap Sigit.

Namun, uang Rp17,73 miliar itu kemudian diminta untuk dikembalikan ke kas Mabes TNI AU berdasarkan pertemuan antara Irfan Kurnia, Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU Wisnu Wicaksono, pegawai PT Diratama Angga Munggaran dan Kaur Yar Pekas Mabes TNI AU Joko Sulistiyanto pada 14 Mei 2017 di Sentul Selatan.