SuaraLampung.id - Pemerintah China masih memberlakukan aturan tegas terkait COVID-19 dimana China memperketat penyebaran virus tersebut.
Jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di suatu daerah di China, maka pejabat setempat akan dicopot dari jabatannya.
Seperti yang terjadi di Daerah Otonomi Xizang atau Tibet dan Provinsi Hainan, China.
Sejumlah pejabatnya dicopot dan ditahan atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas sehingga muncul gelombang baru kasus COVID-19.
Hingga Selasa (16/8/2022) tercatat delapan pejabat, termasuk dari jajaran Komisi Kesehatan dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Tibet yang dicopot.
Gelombang kasus di wilayah barat daya daratan Tiongkok itu menjadi perhatian besar karena daerah-daerah lain sudah bersih.
Sebanyak 502 kasus baru ditemukan di Tibet pada Sabtu (13/8/2022) sehingga totalnya menjadi 678 kasus.
Kasus COVID-19 di Tibet merupakan peristiwa terburuk karena sebelumnya hanya mendapatkan satu kasus sejak 2020, itu pun berasal dari penduduk setempat yang baru melakukan perjalanan dari Wuhan, Provinsi Hubei.
Akibat gelombang baru, sejumlah kegiatan di Tibet ditunda.
Baca Juga: 3 Rekomendasi Drama Zhang Linghe, Pemeran Love Between Fairy and Devil
"Kemungkinan besar kegiatan baru bisa dilaksanakan pada September mendatang," kata staf Kantor Informasi Dewan Negara China (SCIO) mengabarkan kepada ANTARA Beijing mengenai pembatalan penyelenggaraan Forum Pembangunan Tibet yang digelar di Kota Lhasa pada 18-24 Agustus 2022.
Demikian halnya dengan Forum Bisnis yang rencananya digelar pada 14-20 Agustus di ibu kota Tibet itu juga batal.
Sementara itu, enam pejabat di Pulau Hainan di wilayah selatan China dikenai sanksi administrasi seiring dengan ditemukannya 7.736 kasus positif COVID-19 dalam dua pekan sejak 1 Agustus.
Dua pejabat di Kota Danzhou, Hainan, ditahan di sel kepolisian setempat karena kedapatan bemain poker dan judi saat masyarakat setempat sedang membutuhkan bantuan akibat serangan gelombang pandemi.
Tiga staf Distrik Qiongshan, Kota Haikou, dikenai hukuman karena meninggalkan tugasnya lebih dini pada saat tanggap darurat COVID-19.
Wakil Kepala Komisi Kesehatan Kota Sanya, Lin Hui menghadapi tim investigasi komisi disiplin karena kelalaiannya dalam mengatur saluran telepon hotline COVID-19.
Tag
Berita Terkait
-
3 Rekomendasi Drama Zhang Linghe, Pemeran Love Between Fairy and Devil
-
Ini Lima Daerah di Jatim Cakupan Vaksinasi Covid-19 Rendah
-
J-Pop JO1 Terpapar COVID-19, Konser Dibatalkan
-
The King's Avatar: Ketika Seorang Top Player Menyamar Jadi Petugas Warnet
-
Update Covid 19 Global: Inggris Perbaharui Vaksin Moderna
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Niat Beli Motor Lewat Facebook, Pemuda di Way Kanan Malah Ditodong Senjata Api
-
Modal Sapu dan Hanger, Pelarian 10 Bulan Otak Pembobol Rumah di Bandar Lampung Berakhir
-
Mahar Rp126 Ribu di Balik Jeruji: Kisah Haru Akad Nikah Tahanan Narkoba di Polres Pringsewu
-
Tak Terima Ditagih Utang, Kakak Beradik di Pringsewu Kompak Aniaya Korban
-
Ironi Oknum ASN di Tanggamus: Nekat Curi Jalak Suren Pakai Bambu 10 Meter Demi Nyabu