Scroll untuk membaca artikel
Wakos Reza Gautama
Jum'at, 15 Juli 2022 | 16:33 WIB
Hakim MK membicarakan tanda tangan palsu mahasiswa Unila yang menggugat UU IKN ke MK. [Dok Website MK]

Dengan adanya Pasal 9 ayat (1) dalam UU IKN, hal tersebut mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan pasal-pasal tersebut dan menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Load More