Menlu AS Antony Blinken Telepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Ini yang Dibicarakan

SuaraLampung.id - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken terlibat pembicaraan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (31/1/2022).

Dialog antara Menlu AS dan Presiden Palestina ini membahas perlunya reformasi Otoritas Palestina (PA) guna memperkuat hubungan bilateral.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan pandangan kepada Abbas bahwa Otoritas Palestina (PA) perlu melakukan reformasi, kata Deplu AS. 

Pembicaraan itu, menurut Deplu, merupakan salah satu upaya berikutnya untuk memperkuat hubungan bilateral.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price tidak menyinggung masalah upah tahanan tetapi mengatakan Blinken dan Abbas membahas "perlunya reformasi di dalam Otoritas Palestina."

Keduanya juga membahas "kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Palestina dengan cara yang nyata," kata Price.

Presiden AS Joe Biden berusaha memperbaiki hubungan yang melemah ketika pendahulunya, Donald Trump, memangkas bantuan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, yang diduduki Israel, serta menutup konsulat AS untuk  Palestina di Yerusalem.

Pemerintahan Biden telah memulihkan bantuan dan berjanji untuk membuka kembali konsulat walaupun Israel keberatan.

Sementara itu, Biden juga mendesak Abbas untuk mengubah beberapa kebijakan, termasuk pembayaran yang dilakukan otoritas pemerintahannya sendiri kepada orang-orang Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Baca Juga: Viral Tahanan Palestina Menyelundupkan Sperma Melalui Bungkus Keripik Demi Punya Anak, Emang Bisa?

Dalam pernyataan tentang pembicaraan telepon dengan Blinken, kantor Abbas tidak menyebutkan diskusi tentang reformasi PA.

PA menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di wilayah Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Abbas mengatakan kepada Blinken bahwa Israel harus "menghentikan perlakuan keji terhadap tahanan dan ... pemotongan pajak."

Israel pada 2018 mulai mengurangi angka tunjangan bagi tahanan dari pajak yang dikumpulkannya atas nama PA, dan ditransfer ke sana setiap bulan.

Israel dan AS mengatakan bahwa tunjangan, yang dibagikan setiap bulan kepada para tahanan, kerabat mereka, dan keluarga kalangan warga Palestina yang terbunuh karena diduga melakukan serangan, justru mendorong kekerasan lebih lanjut.

Palestina, sementara itu, memperlakukan tunjangan tersebut sebagai bentuk kesejahteraan bagi narapidana dan keluarga yang mereka anggap sebagai pahlawan nasional.