Buronan Penipuan Investasi Alkes Ditangkap di Villa Gunung Salak

SuaraLampung.id - Buronan kasus penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes) ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri.

Buronan kasus penipuan investasi alkes inisial DR ditangkap di Villa Gunung Salak, Selasa (21/12/2021) pagi. DR diburu oleh penyidik karena melarikan diri setelah dua rekannya BS dan VAK ditangkap dan ditahan.

Perbuatan ketiga tersangka merugikan korban mencapai triliunan rupiah.

"Sudah tertangkap lagi tersangka DR di villa Gunung Salak tadi pagi," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/12/2021) dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Video Kartun Nabi Muhammad SAW Muncul di YouTube, Ini Langkah Polri

Hingga Senin (20/12/2021), keberadaan DR masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Sementara dua tersangka lainnya, yakni VAK ditangkap dan ditahan Jumat (17/12/2021) dan BS ditangkap serta ditahan Sabtu (18/12/2021).

Setelah ditangkap, tersangka DR langsung dibawa ke Mabes Polri, Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Rutan Bareskrim Polri bersama dua tersangka lainnya.

"Setelah penangkapan pagi ini dibawa ke Jakarta, dan pemeriksaan langsung ditahan," kata Whisnu.

Kasus penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan tersebut mencuat di masyarakat lewat cuitan salah satu akun Twitter. 

Para korban melaporkan kerugian bisnis yang dialaminya ke Bareskrim Polri pada Senin (13/12/2021), dan Polda Metro Jaya. Namun kini seluruh laporan ditangani oleh Subdit V Dittipideksus Bareskrim Polri.

Baca Juga: Hasil Survei Memuaskan, Polri Tetap Fakus Pada Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dua tersangka yang telah ditangkap dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.