Scroll untuk membaca artikel
Wakos Reza Gautama
Jum'at, 29 Oktober 2021 | 17:32 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Kopi Klotok, Sleman, Jumat (29/10/2021). Firli menjawab kritikan mengenai raker KPK di Yogyakarta yang dinilai bermewah-mewahan. [SuaraJogja.id/Hiskia Andika]

SuaraLampung.id - Rapat kerja (raker) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK di Yogyakarta mendapat kritikan dari para eks pegawai KPK.

Menggelar raker di Yogyakarta di tengah pandemi Covid-19, yang menghabiskan anggaran besar KPK dinilai tidak etis. 

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri memberi jawaban atas kritikan tersebut. 

Firli menegaskan, mereka berada di Yogyakarta pada 27-19 Oktober bukan untuk jalan-jalan alias pelesir melainkan melaksanakan serangkaian kegiatan rapat kerja jajarannya di DIY.

Baca Juga: Novel Baswedan: Pimpinan KPK Sekarang Suka Berbohong

"Kami di Yogyakarta bukan jalan-jalan, tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan," kata dia, saat ditemui seusai bersepeda bersama pimpinan dan pejabat KPK di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (29/10/2021) dikutip dari ANTARA.

Ia menuturkan undang-undang sejak perubahan kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada 16 Oktober 2019, ada beberapa hal yang harus disesuaikan termasuk regulasi yang harus diterapkan.

Melalui raker di Yogyakarta, menurut dia, jajaran pimpinan serta pejabat struktural menyusun dan mengevaluasi capaian kinerja KPK dua tahun terakhir mulai 2019 sampai 2021 termasuk merencanakan kinerja KPK dua tahun ke depan.

Selain mengevaluasi capaian kinerja, KPK juga berupaya melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran, termasuk membahas bagaimana penghitungan anggaran di masa mendatang.

Salah satu ciri organisasi yang ingin maju, ujar dia, ialah selalu berupaya melakukan evaluasi agar ada perubahan ke arah yang lebih baik.

Baca Juga: Masuk Musim Pancaroba, BPBD Kota Jogja Antisipasi Kiriman Lahar Dingin Merapi

"Pak Alex (Alex Marwata) ini punya pengalaman periode keempat kemarin sekarang masuk periode kelima, sudah dua tahun tentu beliau yang bisa mengevaluasi bagaimana yang lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana ke depan," kata dia, yang didampingi Wakil Ketua KPK, Alex Marwata.

Rapat kerja itu, lanjut dia, juga sekaligus menyiapkan peta jalan KPK hingga 2045 karena pada tahun itu diperkirakan Indonesia masuk ke dalam lima kekuatan ekonomi dunia. "Karena itu KPK harus memberikan sumbangsih, harus memberikan peran," kata dia.

Mengenai anggapan sejumlah pihak bahwa kegitan KPK di Yogyakarta sekadar pemborosan, dia menyebutkan, rombongan pimpinan dan pejabat struktural KPK ke Yogyakarta bahkan memilih menggunakan sarana transportasi yang ongkosnya paling murah.

"Jadi saya sampaikan ya, kami datang ke Yogyakarta ada berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kami ambil yang paling murah. Ada kereta api, tetapi kereta lebih mahal dibandingkan pesawat. Tetapi kita jangan bicara tentang murah atau mahal, tetapi tujuannya," kata dia.

Marwata menambahkan anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah sejak awal disusun dan tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan.

"Pasti. Itu saya pastikan dan juga tidaj akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain, misalnya kegiatan penindakan. Itu betul-betul sudah kami alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa," ujar dia.

Ia mengklaim kegiatan raker kali ini yang menggabungkan seluruh pejabat struktural KPK justru lebih hemat karena dahulu setiap biro dan direktorat di KPK menggelar raker secara sendiri-sendiri.

"Jadi bukan seolah-olah itu hal yang baru buat KPK. Nah, sekarang kami satukan jangan setiap biro, setiap direktorat, setiap kedeputian mengadakan raker sendiri-sendiri karena kita satu tujuan," kata dia.

KPK memilih hotel bintang lima sebagai tempat raker, menurut dia, karena seluruh hotel baik bintang tiga, bintang empat, dan lima terdampak pandemi, termasuk besaran tarifnya.

Sekjen KPK, Cahya H Harefa, menuturkan biaya paket rapat sebanyak 55 peserta raker KPK disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) di Yogyakarta mulai Rp 700.000 sampai Rp 1.000.000 per orang.

"SBU-nya di Yogyakarta itu antara Rp 700.000 sampai Rp 1.000.000. Kira-kira paket pertemuannya segitu ya, kami mengikuti itu," kata dia.

Pada penghujung raker di DIY, pada Jumat (29/10/2021) pagi, pimpinan beserta puluhan pejabat struktural KPK bersepeda bersama dari Polsek Ngemplak Sleman menuju Warung Kopi Klotok, Jalan Kaliurang Kilometer 16, Pakem, Sleman. (ANTARA)

Load More