Investasi Dana Haji Surplus Rp 5 Triliun Lebih

SuaraLampung.id - Isu mengenai pengelolaan dana haji hangat dibicarakan di media massa dan media sosial. Isu yang berkembang dana haji digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. 

Isu ini dibantah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Anggito menegaskan bahwa tidak ada investasi gagal dalam mengelola dana haji.

"Tidak ada kesulitan dan gagal investasi, bahkan tahun 2020 itu kami membukukan surplus lebih dari Rp5 triliun, dan dana kelolaannya tumbuh di atas 15 persen," ujar Anggito dalam webinar terkait dana haji, di Jakarta, Senin (7/6/2021) dilansir dari ANTARA.

Menurut dia, pertumbuhan investasi dana kelolaan syariah itu lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Baca Juga: Cara Mengembalikan Dana Haji Bagi Jemaah Reguler dan Khusus Terlengkap

"Jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Ini tertuang dalam Laporan Keuangan 2020 (unaudited)," ujarnya pula.

Ia juga menegaskan bahwa BPKH tidak mengalokasikan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko "low to moderate".

"90 persen adalah dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi," katanya.

Dalam melakukan investasi dana haji, ia menambahkan, BPKH juga sudah mendapatkan izin dari pemilik dana.

"Sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji," katanya pula.

Baca Juga: Simak! Kepala BPKH Jawab 9 Hoaks Soal Dana Haji

Terkait isu soal pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan haji, Anggito menjawab tidak. Alasan utama pembatalan haji yaitu karena aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji.