Wakil Ketua DPRD Beri Rapor Merah Penanganan Covid-19 di Pesisir Barat

SuaraLampung.id - Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat dalam penanganan Covid-19 dinilai tidak maksimal. Padahal dana yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 cukup besar. 

Namun, kata Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Piddinuri, hasilnya biasa saja. Atas dasar itu Piddinuri memberikan rapor merah terhadap Pemkab Pesisir Barat dalam menangani Covid-19. 

"Kalau dari angka 0-10, maka saya kasih nilai lima atas penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemkab selama ini," kata Piddinuri, kepada Lampungpro.co--jaringan Suara.com, di kantor DPRD Pesisir Barat, Senin (5/4/2021).   

Selama ini, kata Piddinuri, gelontoran dana besar pengalihan dana dana pembangunan dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, namun yang terjadi datar-datar saja.

Baca Juga: Alhamdulillah, Dinda Hauw dan Rey Mbayang Sembuh dari Covid-19

"Tidak tampak hal signifikan yang positif imbas dari gelontoran anggaran itu. Masyarakat secara alami saja mengikuti semua aturan yang diterapkan pemerintah berkaitan dengan upaya melawan Covid-19," kata Piddinuri yang juga politisi PDIP ini.  

Dia juga menolak kalau Pemkab hanya menyalahkan rakyat atas kurangnya kesadaran disiplin penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker.

"Tidak adil hanya menyalahkan masyarakat. Saya pikir yang terjadi kejenuhan di tengah masyarakat sampai kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah harus melihat itu. Miliaran dana anggaran digelontorkan untuk mengatasi pandemi Covid-19, seperti apa hasilnya sekarang," kata Piddinuri yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat itu. 

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, kata dia, memiliki anggaran. Seharusnya melakukan koreksi menyeluruh secara presisi, untuk secara tepat efektif dan efisien mencegah dan melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 di Pesisir Barat.  

Namun Sekretaris Kabupaten Pesisir Barat, N. Lingga Kusuma, menampik anggapan wakil rakyat tersebut. Menurut dia Pemkab bekerja maksimal dalam upaya menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga: Waduh, Minat Warga Salatiga untuk KB Menurun Saat Pandemi

"Kalau tentang penanganan Covid-19 Pemkab  sudah berbuat. Tetapi yang harus jadi perhatian kita bersama penanganan Covid-19 ini bukan hanya tanggung jawab dan pemerintah. Masyarakat juga harus bertanggung jawab," kata Lingga.  

Menurut dia, semua harus bertanggung jawab. "Kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan harus ada. Itu persoalan di tempat kita. Contoh masker sudah diberi kepada masyarakat. Dipakai tidak? Tidak," jelas Lingga. 

Dia berharap masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari.

Pemkab, kata dia, atas kondisi saat ini akan melakukan evaluasi, bahkan bisa saja diterapkan sanski tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker.  

"Ini yang akan kami evaluasi, kalau memang harus diberi sanksi, kami beri sanksi. Selama ini kan pemerintah tidak mengambil opsi itu, kalau masyarakat minta diberi sanksi ya, nanti kami coba. Tetapi ya seharusnya tidak seperti itu karena ini kan tanggung jawab kita semua," kata Lingga.