Kudeta Demokrat, Ade Armando Duga untuk Muluskan Jokowi Presiden 3 Periode

Karena menurutnya, Partai Demokrat bukan ancaman bagi siapa-siapa. Lagipula, lanjutnya, Moeldoko tidak mau menghancurkan reputasinya memimpin partai yang diharapkan hancur dengan sendirinya. 

"Jadi agaknya AHY harus disingkirkan bukan agar Demokrat hancur tapi agar langkah politik mereka bisa selaras dengan kepentingan-kepentingan pihak yang merancang pergantian kekuasaan," ujar Ade.

Partai Demokrat mungkin bukan partai besar, tapi kata Ade Armando, Demokrat selalu berada di urutan lima besar parpol di Indonesia. Dan menurutnya faktor SBY tetap penting untuk menaikkan popularitas Partai Demokrat. 

"Bahkan AHY pun tidak jelek-jelek amat. Mungkin tidak ada harapan baginya menjadi capres, tapi dia tetap merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan untuk mengusung nama tokoh tertentu," kata Ade.

Baca Juga: Yasonna Ultimatum SBY dan AHY: Jangan Main Serang Pemerintah Tanpa Dasar!

"Kalau ini benar, kemungkinan yang bisa menjelaskan mengapa Demokrat harus diambil alih adalah karena partai ini mungkin saja jadi batu sandungan bagi sebuah skenario yang sedang dirancang dua partai terbesar: PDIP dan Gerindra," jelasnya. 

Skenario apa itu? Menurut Ade Armando sudah banyak diramalkan pada pilpres 2024 PDIP dan Gerindra akan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani. 

Sebenarnya, kata Ade, Ganjar Pranowo lebih populer namun Ganjar adalah kader partai yang sangat loyal pimpinan. Karena itu, menurut Ade Armando, Ganjar pasti akan mengalah walaupun peluang dirinya menang lebih besar. 

Dengan begitu, kata Ade, yang menjadi ganjalan bagi skenario Prabowo-Puan adalah Anies Baswedan. Saat ini pendukung Anies, beber Ade Armando, adalah PKS dan bisa jadi Demokrat jika masih berada di bawah SBY.

"Bila PKS dan Demokrat bergabung sangat mungkin mereka bisa menarik parpol-parpol diluar duet PDIP-Gerindra. Jadi pimpinan Demokrat harus diganti bukan untuk memperlemah tapi untuk mengubah haluan di pertarungan 2024. Itu salah satu analisis yang masuk akal," kata Ade.

Baca Juga: Kisruh Kubu AHY-Moeldoko, Menkumham: Itu Masalah Internal Demokrat

Tapi, tutur Ade, ada juga analisis lain yang berkembang. Yaitu Demokrat perlu dikudeta agar setuju dengan rencana amandemen UUD 45 yaitu pada poin masa jabatan presiden tiga periode. 

Artinya masa jabatan Jokowi bisa diperpanjang hingga tiga periode. Ade mengatakan, wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode ini sudah dilontarkan beberapa parpol.  

Sementara Demokrat tidak masuk dalam kelompok pendukung amandemen UUD 45 ini. "Karena itu menurut analisis ini pimpinan Demokrat harus diganti," ujar Ade Armando. 

Jokowi sendiri kata Ade menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. "Kalaulah benar ini ada kaitannya dengan amandemen UUD 45 mungkin sekali ini dilakukan parpol-parpol yang khawatir pergantian Jokowi akan melahirkan guncangan hebat tapi mungkin saja tidak melibatkan Jokowi," beber Ade Armando.