- Program Makan Bergizi Gratis di Lampung menjangkau 2.882.086 jiwa dan menyerap 53.194 tenaga kerja lokal.
- Pemerintah mengoperasikan 1.199 unit dapur SPPG dengan anggaran Rp15.000 per porsi serta insentif operasional harian.
- Ekosistem program mewajibkan penyerapan bahan baku dari BUMDes, koperasi, dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi lokal.
SuaraLampung.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tak sekadar menjadi intervensi gizi nasional, melainkan juga mesin penggerak ekonomi baru di daerah.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat, program unggulan pemerintah pusat ini telah berhasil menyerap sebanyak 53.194 tenaga kerja lokal sebagai relawan di seluruh pelosok Lampung.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Purwanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jangkauan penerima manfaat MBG di Sai Bumi Ruwa Jurai telah menembus angka fantastis, yakni 2.882.086 jiwa.
"Pelaksanaan program ini terus kami pantau ketat. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), program ini tidak hanya menyehatkan generasi penerus, tetapi juga memberi dampak ekonomi instan melalui penyerapan lebih dari 53 ribu tenaga kerja yang tersebar di berbagai unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar Purwanto, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga:Kabel Penerangan Tol Bakter Sepanjang 369 Meter Digasak, Polres Lampung Selatan Tangkap Pelaku
DJPb Lampung merinci sebaran jutaan penerima manfaat program MBG ke dalam beberapa kelompok sasaran:
- 2.024.797 siswa dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
- 654.491 orang dari kelompok rentan: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
- 203.711 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 783 anak kategori putus sekolah (out-of-school children).
Untuk menopang operasional masif ini, pemerintah mengalokasikan anggaran rata-rata Rp15.000 per porsi makanan bergizi, ditambah kucuran insentif operasional dapur sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap penyedia dapur SPPG.
Saat ini, telah beroperasi sebanyak 1.199 unit SPPG, termasuk 93 unit di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), menuju target proyeksi akhir sebanyak 1.659 unit dapur gizi di seluruh Lampung.
Purwanto menekankan, ekosistem MBG mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Dapur-dapur SPPG diwajibkan menyerap bahan baku pangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Merah Putih, serta UMKM lokal.
Skema ini memastikan anggaran triliunan rupiah langsung berputar dan dinikmati petani, peternak, dan pedagang pasar setempat.
Baca Juga:Terbangun Suara Gemuruh, Karyawan Mebel di Sukadanaham Syok Lihat Api Lahap Gudang Rp200 Juta
Meski beroperasi dalam skala raksasa, jaminan higienitas dan keamanan pangan tetap diprioritaskan. Tercatat, sebanyak 798 unit SPPG telah mengantongi sertifikasi Halal, 684 unit memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) (dengan 465 lainnya sedang berproses), serta 140 SPPG telah mengantongi sertifikasi internasional Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Adapun tiga wilayah dengan konsentrasi dapur SPPG dan penerima manfaat tertinggi di Lampung saat ini diduduki oleh:
- Kabupaten Lampung Tengah: 177 SPPG (415.052 penerima manfaat)
- Kabupaten Lampung Timur: 157 SPPG (350.390 penerima manfaat)
- Kabupaten Lampung Selatan: 157 SPPG (350.471 penerima manfaat)
(ANTARA)
