"Kami pahami bahwa langkah menyesuaikan harga jual rumah subsidi di tengah kondisi saat ini berpeluang menimbulkan inflasi. Namun, pertaruhannya adalah industri properti khususnya, rumah MBR di daerah bakal terganggu. Ini akan berimbas terhadap serapan tenaga kerja dan perekonomian daerah," tegas Ramond.
Asosiasi pengembang perumahan sudah mengajukan usulan penyesuaian harga jual rumah bersubsidi dengan besaran usulan penyesuaian yakni 7-10 persen.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak akhir 2021 telah merangkum masukan asosiasi pengembang tersebut.
"Saat itu, kami berharap kebijakan tersebut bisa ditetapkan pada awal 2022. Namun, ternyata hingga kini belum ada keputusannya," ungkap Ketua DPD REI Kepulauan Riau, Toni.
Baca Juga:Gowes Menyusuri Kawah Gunung Api Terbesar Dunia di Danau Toba, Pecinta Sepeda Wajib Coba
Apabila tidak ada penyesuaian harga jual, pengembang rumah subsidi tentu akan semakin terbebani.
"Program penyediaan rumah layak huni bagi MBR akan terancam. Ini karena pelaku industri properti tidak dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan," kata Toni.
Patokan harga rumah subsidi ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 242 Tahun 2020 dengan kisaran Rp150,5 juta hingga Rp219 juta (tergantung wilayah). Untuk penetapannya sendiri ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. (ANTARA)
Baca Juga:Mabes Polri Buka Suara Soal Rumor 2 Kapolda Ikut Lobi-lobi Kasus Ferdy Sambo
