Twitter Beri Label Peringatan ke Konten Menyesatkan Mengenai Konflik Ukraina

Label peringatan itu akan mengingatkan pengguna Twitter

Wakos Reza Gautama
Jum'at, 20 Mei 2022 | 11:15 WIB
Twitter Beri Label Peringatan ke Konten Menyesatkan Mengenai Konflik Ukraina
Ilustrasi logo Twitter. Twitter beri label peringatan ke konten menyesatkan tentang konflik Ukraina. [Shutterstock]

SuaraLampung.id - Twitter akan mulai memberikan label peringatan di beberapa konten menyesatkan mengenai konflik di Ukraina.

Tidak hanya itu, Twitter membatasi penyebaran klaim yang dibantah oleh kelompok kemanusiaan atau sumber kredibel lainnya.

Label peringatan itu akan mengingatkan pengguna bahwa cuitan yang bersangkutan telah melanggar aturan Twitter.

Orang-orang masih dapat melihat dan mengomentari cuitan tersebut, namun fitur retweet akan dinonaktifkan.

Baca Juga:Suara.com Bersama Kominfo Serta Kutub.id Dorong Anak Muda Melek Digital dan Buat Konten Berkualitas

"Pendekatan itu bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk mencegah bahaya, sambil tetap menjaga dan melindungi (kebebasan) berbicara di Twitter," kata kepala keamanan dan integritas Twitter Yoel Roth dikutip dari Reuters pada Jumat (20/5/2022).

Twitter akan memprioritaskan pemberian label pada cuitan menyesatkan dari akun dengan profil tinggi seperti pengguna terverifikasi atau profil resmi pemerintah.

Diketahui, Twitter memang tengah menerapkan kebijakan baru untuk mengatasi penyebarluasan informasi yang salah, termasuk seputar invasi Rusia ke Ukraina.

Twitter mengatakan, pihaknya mendefinisikan krisis sebagai situasi di mana ada ancaman yang dapat berdampak pada kehidupan, keselamatan fisik, kesehatan, atau penghidupan dasar.

Kebijakan itu awalnya akan fokus pada konflik bersenjata internasional, namun nantinya akan ditujukan untuk peristiwa lain seperti penembakan massal atau bencana alam.

Baca Juga:Komentari Safa Space, Kemal Palevi Kaget Fans K-Pop Ribut Bawa-Bawa Kader Golkar

"Garis waktu untuk pekerjaan ini dimulai sebelum perang di Ukraina pecah. Kebutuhan akan kebijakan ini menjadi sangat jelas ketika konflik di Ukraina berlangsung," ujar Roth. (ANTARA)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini