facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Anggota DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah tak juga Gunakan Vaksin Halal

Wakos Reza Gautama Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:07 WIB

Anggota DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah tak juga Gunakan Vaksin Halal
Ilustrasi Vaksin COVID-19. Anggota DPR pertanyakan alasan pemerintah tak juga gunakan vaksin halal. [Pixabay]

Menurut Saleh, kunci pelaksanaan vaksin halal ada di tangan Kementerian Kesehatan.

SuaraLampung.id - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan alasan pemerintah belum juga melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.

Menurut Saleh, kunci pelaksanaan vaksin halal ada di tangan Kementerian Kesehatan.

"Pelaksanaan putusan ini kuncinya ada di kementerian kesehatan. Kalau menterinya memiliki political will yang baik, pasti ini bisa langsung dilaksanakan. Pengadaan vaksin selama dua tahun terakhir ini saja bisa berjalan mulus, kenapa vaksin halal malah tersendat," katanya, Sabtu (14/5/2022).

Dia meminta pemerintah segera melaksanakan putusan MA terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat. Pelaksanaan putusan MA tersebut adalah cermin bagi tegak-nya supremasi hukum di Indonesia. Jika putusan itu diabaikan, dia mengkhawatirkan akan menjadi preseden buruk ke depan dalam membumikan Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Juga: Cegah Penyebaran PMK, Ternak di Sumut Bakal Vaksinasi Massal

Anggota Komisi IX itu juga menyayangkan bahwa pihak kementerian kesehatan terkesan mendiamkan putusan ini. Padahal, kementerian kesehatan memiliki juru bicara yang bisa memberikan tanggapan dan respon.

Menurut dia, sudah banyak pihak yang menyuarakan agar keputusan MA tersebut segera dilaksanakan. Mulai dari politisi, akademisi, LSM, MUI, dan bahkan tokoh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sudah disuarakan dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut dia, semua pihak ingin mendengar apa alasannya sehingga belum dilaksanakan putusan itu. Kalau diam dan tidak ada kebijakan yang diperbaharui, orang malah berpikir ada pengabaian.

"Kan bisa saja dijelaskan, misalnya, putusan itu tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Bisa juga karena vaksinnya tidak tersedia. Bisa juga karena sedang perbaikan regulasi dan aturan turunannya," tuturnya.

Menurut dia, jika alasan Kemenkes tidak memiliki anggaran vaksin, itu tidak benar. Alasannya, dalam paparan di komisi IX, pihak Kemenkes sudah menjelaskan ketersediaan-nya.

Baca Juga: Jangan Tertipu Hoaks! 4 Mitos Vaksin Covid-19 Ini Sudah Terbukti Salah dan Tidak Bisa Dipercaya

"Saya lupa berapa persis besarannya, yang jelas anggarannya tergolong cukup besar," ujarnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait