Disindir Komisioner KPK, Novel Baswedan Sebut Pimpinan KPK Suka Berbohong

SuaraLampung.id - Eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membalas sindiran pimpinan KPK mengenai rapat kerja (raker) KPK di hotel mewah di Yogyakarta. 

Diketahui KPK menggelar raker selama 27 Oktober-29 Oktober 2021 di hotel bintang lima Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.

Novel Baswedan mengkritik langkah KPK yang menggelar raker di hotel mewah di masa pandemi Covid-19.

Menurut Novel, di tengah masa pandemi seperti ini tak pantas KPK menghamburkan anggaran dengan menggelar raker di hotel mewah di Yogyakarta. Kritikan Novel Baswedan ini dibalas sindiran oleh pimpinan KPK. 

Baca Juga:Gelar Raker di Hotel Mewah, Pimpinan KPK: Biar APBN Terdistribusikan ke Daerah

Pimpinan KPK Nurul Ghufron menegaskan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya sejumlah kegiatan rapat di luar daerah diikuti seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural yang kini sudah tidak menjadi bagian dari KPK.

"Misalnya Pak Giri (Giri Suprapdiono) dulu Direktur Dikmas (Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat) mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas KPK juga ikut. Jadi (diikuti) semua struktur. Bukan hanya hari ini sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun menjadi bagian yang ikut serta," kata dia dikutip dari ANTARA.

"Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri," kata Ghufron kepada awak media.

Novel Baswedan Sebut Pimpinan KPK Bohong

Disindir pimpinan KPK, Novel Baswedan tidak tinggal diam. Ia balas komentar mengenai sindiran pimpinan KPK mengenai eks pegawai KPK yang juga ikut raket di luar daerah saat masih aktif di KPK.

Baca Juga:Ricuh, Pengunjuk Rasa Kurung Anggota KPK di Kantor Bupati Buton Selatan

Menurut Novel Baswedan, salah satu kelebihan pimpinan sekarang adalah suka berbohong. Kata Novel sebelumnya raker KPK hanya digelar di hotel bintang 3. Itu pun jaraktnya tidak jauh dari kantor KPK di Puncak, Bogor.

"Salah satu kelebihan Pimp KPK skrg adl suka berbohong. Sblmnya raker KPK paling di hotel bintang 3, puncak Bogor. Tdk pernah di hotel bintang 5, booking 1 rumah makan & acara sepeda santai di jam kerja. Coba ditunjuk dgn jelas," cuit Novel di akun Twitternya.

Bagi Novel menggelar raker di Yogyakarta memakan anggaran begitu besar.

"Perjalanan ke Yogya naik pesawat sekitar 100 org, berapa biayanya? Kalo mau bantu gerakkan pariwisata, jgn pake uang negara, apalagi bermewah2an. Semoga tdk banyak pejabat yg tdk peka dan tdk malu spt ini," kicau Novel.

 Gerakkan Pariwisata 

KPK beralasan menggelar raker di Yogyakarta adalah agar APBN bisa terdistribusi ke daerah.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat ditemui di sela acara Rapat Kerja KPK di Yogyakarta, Kamis (28/10/2021) dikutip dari ANTARA.

KPK, ujar Ghufron, merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN yang di antaranya dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat.

"Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-seluasnya kepada rakyat," kata dia.

Menurut dia, rapat di luar Gedung KPK di Jakarta, bahkan di luar daerah bukan kali pertama dilakukan. Pada 2020, rapat pernah digelar di Bandung, Jawa Barat.

"Tahun yang akan datang mungkin di tempat lain yang berbeda. Itu semua adalah untuk mendistribusikan agar dana atau keuangan negara bisa terserap di daerah-daerah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan pemilihan lokasi raker di Yogyakarta merupakan bagian mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi melalui pariwisata.

Yogyakarta dipilih karena menjadi salah satu tempat tujuan wisata. "Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan itu dilakukan di Yogyakarta," kata dia.

Meski digelar di Hotel Sheraton Yogyakarta yang tergolong bintang lima, Alexander memastikan biaya yang dihabiskan masih dalam batas plafon anggaran KPK yang telah disusun jauh hari secara transparan serta siap dipertanggungjawabkan.

"Bintang lima tetapi kalau tarifnya bintang tiga kenapa tidak, teman-teman bisa tanyakan kepada pihak hotel," ujar dia.

KPK, kata dia, tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan dengan biaya melebihi plafon anggaran yang disediakan.

"Sekali lagi ini merupakan suatu rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," ucap dia.