alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

BPN Sertifikasi 1.134 Persil Tanah Pemda di Lampung dan PLN

Wakos Reza Gautama Rabu, 21 April 2021 | 14:21 WIB

BPN Sertifikasi  1.134 Persil Tanah Pemda di Lampung dan PLN
KPK Koordinasi Supervisi di Lampung, Senin (20/4/2021). Pada acara itu, BPN menyerahkan 1.134 sertifikat tanah milik pemda di Lampung dan PT PLN. [Humas KPK]

Sebanyak 1.134 persil tanah milik Pemda di Lampung dan PT PLN disertifikasi BPN

SuaraLampung.id - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 1.134 sertifikat tanah ke Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dan ke PLN. 

Penyerahan 1.134 sertifikat tanah itu dilakukan saat acara Koordinasi Supervisi Pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lampung, Selasa (20/4/2021).

Rinciannya sebanyak 677 sertifikat tanah pemda se-provinsi Lampung dengan total luas 4.241.552 meter persegi senilai total Rp236,2 miliar.

Lalu sebanyak 457 sertifikat dengan total luas 158.714 meter persegi dengan total nilai Rp94,8 miliar milik PT PLN.

Baca Juga: Perusahaan Tidak Bayar THR, Disnaker Lampung Utamakan Mediasi dari Sanksi

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang menyaksikan langsung penyerahan sertifikasi tersebut menyampaikan pentingnya sinergi para pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan aset untuk mencegah praktik koruptif dan mendorong optimalisasi pemanfaatan aset untuk penerimaan negara.

“Kaitannya dengan aset, memerlukan sinergi dalam pengelolaannya antar pemda dan BPN. KPK melihat ada ruang lahirnya perilaku koruptif dalam pengelolaan aset yang tidak optimal. Di samping itu juga, upaya untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara atau daerah dari pengelolaan aset yang baik,” kata Nawawi di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/4/2021) melalui siaran pers yang diterima Suaralampung.id.

Nawawi juga mengingatkan pentingnya memegang teguh nilai-nilai integritas selain membangun sistem dan tata kelola yang baik.

Menurutnya, angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampung cukup tinggi. Karenanya, lanjutnya, menjadi tugas Direktorat Korsup KPK bersama pemda untuk menekannya.

“Seperti apapun sistem dibangun, apabila perilaku dan nilai-nilai integritas tidak tertanam pada pribadi, akan sulit memberantas korupsi. KPK berharap upaya-upaya yang dilakukan ke depan lebih dari sekedar meningkatkan angka MCP,” tegas Nawawi.

Baca Juga: Eks Mensos Juliari Beli Sapi Kurban Pakai Duit Korupsi Bansos Covid-19

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi Pemprov Lampung telah melaksanakan berbagai aktifitas bekerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya, Pemprov Lampung terus berkomitmen dalam berbagai upaya Pencegahan korupsi di wilayah Lampung.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait