- Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 naik sebesar 7,79 persen menjadi Rp3.285.152,48.
- Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu menyatakan kebijakan tersebut telah disetujui Gubernur setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan.
- Aturan baru ini berlaku sebagai jaring pengaman bagi pekerja di bawah satu tahun dengan pengecualian untuk usaha mikro kecil.
SuaraLampung.id - Pekerja di Provinsi Lampung bersiap mengantongi kenaikan upah pada tahun depan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2027 naik sebesar 7,79 persen atau bertambah Rp237.418,48 menjadi Rp3.285.152,48.
Angka baru tersebut mengerek standar upah Lampung dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di level Rp3.047.734.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengungkapkan, besaran UMP 2027 merupakan buah pembahasan maraton selama dua hari bersama Dewan Pengupahan dan kini telah mengantongi lampu hijau dari pimpinan daerah.
"Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung," ujar Agus, Jumat (20/11/2026).
Agus memerinci, formula penghitungan UMP Lampung 2027 ditetapkan dengan mengacu pada nilai alfa sebesar 0,8. Meski telah disepakati dan disetujui Gubernur Lampung, pengumuman resmi secara luas masih menunggu perampungan berkas administrasi.
"Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48. Penetapan upah minimum provinsi tersebut mengacu kepada nilai alfa sebesar 0,8. Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa UMP 2027 berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan di Lampung. Namun, ada batasan masa kerja serta pengecualian bagi skala usaha tertentu dalam penerapannya.
"Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil," pungkasnya. (ANTARA)
Baca Juga: Baru 4 Hari Operasi Zebra Bandar Lampung: Lawan Arus Dibidik ETLE, 1.653 Pengendara Ditegur
Berita Terkait
-
Baru 4 Hari Operasi Zebra Bandar Lampung: Lawan Arus Dibidik ETLE, 1.653 Pengendara Ditegur
-
Rebut Kejayaan Kakao RI, PTPN I Siapkan Lampung Jadi Sentra Bibit Unggul Nasional
-
Beli Narkoba di Instagram Lalu Edarkan Sistem Mapping, 2 Pria di Bandar Lampung Dibekuk
-
Bejat! Ayah di Lampung Tengah Setubuhi Anak Kandung Sejak Usia 9 Tahun
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Baru 4 Hari Operasi Zebra Bandar Lampung: Lawan Arus Dibidik ETLE, 1.653 Pengendara Ditegur
-
92 Persen Ludes! Tiket KA Rajabasa Libur Nataru Kini Tersisa 1.515 Kursi
-
Harga Tembus Rp90 Ribu/Kg, Pusat Sulap Pesawaran Jadi Ujung Tombak Kakao Nasional
-
Rebut Kejayaan Kakao RI, PTPN I Siapkan Lampung Jadi Sentra Bibit Unggul Nasional
-
Palsukan Surat Izin Polisi untuk Orgen Tunggal, Oknum Wartawan Tulang Bawang Dibui