Kasus Pemasangan Bendera Partai NasDem, Dua ASN Pemkot Bandar Lampung Langgar Netralitas

SuaraLampung.id - Bawaslu Bandar Lampung berkesimpulan adanya ketidaknetralan dua aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait kasus pemasangan bendera Partai NasDem beberapa waktu lalu.

Kini kasus tersebut telah dilimpahkan Bawaslu Bandar Lampung ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti.

"Ya, terkait kasus pemasangan APS partai politik dengan mobil crane milik Kota Bandar Lampung, kami sudah rekomendasikan dua ASN ke KASN melalui Bawaslu Lampung," kata Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah belum lama ini.

Menurutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada secara keseluruhan kedua PNS Bandar Lampung tersebut terindikasi melanggar netralitas ASN.

Baca Juga: Bawaslu Pekanbaru Terima 714 Aduan Masyarakat terkait Hak Pilih

"Jadi kalau alasan atau alibi mereka mobil crane itu dipakai untuk menurunkan APS, tetapi bukti-bukti yang kami miliki sebaliknya yakni memasang bendera atau APS dari salah satu partai politik," kata dia.

Ia menegaskan bahwa dalam merekomendasikan masalah netralitas ASN, Bawaslu selalu mengacu pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018.

"Dimana pada pasal 9, kami mengkaji, meminta Keterangan dan melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti. Setelah bukti terkumpul semua itulah yang kami sampaikan ke KASN," kata dia.

Namun begitu, ia pun menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi kepada dua ASN tersebut.

"Nanti yang memberi sanksi adalah KASN kami hanya sebatas merekomendasikan saja. Ya berdasarkan hasil pencarian fakta dan bukti-bukti yang ada memang ada indikasi pelanggaran. Yang kami rekomendasikan Kepala Dinas di dua instansi, di kota ini," kata dia.

Baca Juga: Dituding Sebar Pesan Peringatan untuk Anies Baswedan, Bawaslu Akhirnya Buka Suara

Sebelumnya viral mobil dinas milik Pemerintah Kota Bandar Lampung digunakan untuk memasang bendera Partai NasDem.