Ini Penjelasan KPK Mengenai Pemeriksaan Hanafiah Hamidi dan Zam Zanariah dalam Kasus Suap Rektor Unila

SuaraLampung.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi untuk mendalami terkait dengan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

Empat saksi ini diperiksa di Polresta Bandar Lampung, Jumat (21/10/2022) untuk tersangka Rektor Unila nonaktif Karomani (KRM) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022 di Unila.

Dua saksi yang diperiksa di antaranya, yakni Hanafiah Hamidi selaku wiraswasta dan Zam Zanariah berprofesi sebagai dokter.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya informasi melalui orang kepercayaan tersangka KRM yang dapat meluluskan peserta seleksi mahasiswa baru tanpa melalui prosedur yang semestinya," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca Juga: Firli Bahuri Mau Turun Gunung Lihat Kondisi Lukas Enembe, Ini Reaksi Dewas KPK

Dua saksi lainnya yaitu koordinator TIK panitia Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Barat Anis Fuad dan humas penerimaan mahasiswa baru Unila 2022 Muhamad Komarudin.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru Unila," kata Ipi Maryati Kuding.

KPK telah menetapkan empat tersangka terdiri atas tiga orang selaku penerima suap, yakni KRM, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB). Sementara itu, pemberi suap adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020-2024 memiliki wewenang terkait dengan mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.

Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan HY, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila Budi Sutomo, dan MB untuk menyeleksi secara personal terkait dengan kesanggupan orang tua mahasiswa.

Baca Juga: Firli Bahuri Bakal Temui Lukas Enembe di Jayapura, Begini Respon Dewas KPK

Apabila ingin dinyatakan lulus, calon mahasiswa dapat "dibantu" dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan kepada pihak universitas.

Selain itu, KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.

Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin selaku dosen dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp575 juta.

KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM atas perintah KRM.

Uang tersebut telah dialihkan dalam bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 miliar. (ANTARA)