Dandim Semarang Beri Peringatan ke Effendi Simbolon, Singgung Peristiwa Pengepungan Istana Tahun 1952

SuaraLampung.id - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengenai TNI seperti gerombolan mengundang reaksi keras dari jajaran TNI khususnya TNI AD.

Salah satu yang ikut bereaksi terhadap pernyataan Effendi Simbolon ialah Dandim Semarang Letkol (Inf) Honi Havana. 

Bagi Letkol Honi Havana, pernyataan Effendi Simbolon itu tidak etis dan tidak beretika karena mencecar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. 

Sebagai sesama lembaga negara, menurut Honi, DPR harusnya menghormati eksekutif sesuai tugasnya masing-masing. 

Baca Juga: Harta Kekayaan Effendi Simbolon yang Sebut TNI Gerombolan Capai Rp151 Miliar dan Mobil Mewah

"Tentunya tidak etis tidak beretika apabila mencecar Panglima TNI dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan mengintervensi terlalu dalam turut campur terlalu dalam terhadap urusan-urusan teknis dari eksekutif," kata dia dikutip dari YouTube Kodim Semarang Channel.

Menuru Honi, Seharusnya legislatif tidak mencampuri urusan teknis eksekutif karena urusan teknis dan politis eksekutif itu ada pada Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara.

'TNI itu alat negara, polisi alat negara. Betul yang disampaikan pak Effendi Simbolon bahwasanya kita ini hanya instrumen tapi kami ini instrumennya negara bukan instrumennya orang-orang politik yang mungkin punya kepentingan politik apapun saya ga tahu," ujar Honi lagi.

TNI, kata Honi Havana, adalah instrumen negara bertugas untuk mencapai cita-cita negara di bawah kepemimpinan kepala negara. Jadi menurut dia seharusnya kepala negara lah yang mengevaluasi TNI bukan anggota DPR.

"Harapannya peristiwa kemarin jadi pelajaran bagi kita semua. Dulu di tahun 52, peristiwa 17 Oktober 1952, TNI AD terpaksa melakukan aksi mengepung Istana karena apa? karena legislatif berusaha mencampuri urusan teknis dan internal Angkatan Darat," ujar Honi.

Baca Juga: Kadispenad Sebut Kemarahan Prajurit TNI kepada Effendi Simbolon Tindakan Spontan: Hak Aspirasi Setiap Anggota

Honi berharap peristiwa di tahun 1952 itu tidak kembali terulang dengan cara saling menghormati antarsesama lembaga negara.