SuaraLampung.id - Anak-anak yang sempat menjadi murid di sekolah-sekolah yang terafiliasi organisasi Khilafatul Muslimin akan diberikan konseling.
Saat ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang mengupayakan agar anak-anak di sekolah Khilafatul Muslimin mendapat konseling dengan menggandeng pemerintah daerah.
“Kami melakukan upaya agar ada semacam konseling terhadap anak-anak yang lembaga pendidikannya ditutup,” kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar kepada wartawan dalam konferensi pers Fenomena Ideologi Kontemporer di Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Boy menjelaskan bahwa konsep tersebut sedang ia tawarkan kepada berbagai pemerintahan daerah yang saat ini sedang berkoordinasi dengan BNPT terkait keberadaan sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Khilafatul Muslimin.
Adapun bagian dari pemerintah daerah yang menjalin koordinasi dengan BNPT adalah pimpinan-pimpinan yang berada di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
“Agar mereka dapat kami berikan sebuah informasi yang objektif, informasi yang edukatif, dan yang terpenting adalah dampak psikologis untuk anak-anak yang bersekolah,” ucapnya.
Boy berpandangan bahwa anak-anak bangsa yang telah bersekolah di tempat-tempat terafiliasi Khilafatul Muslimin harus menjadi urusan negara.
Pemerintah harus memberikan penjelasan yang baik kepada para eks murid agar mereka yang sekolahnya ditutup memahami kenapa kegiatan-kegiatan di sekolah mereka dihentikan, serta untuk mencari solusi yang terbaik bagi mereka.
“Itu yang kami perhatikan. Mereka tentu anak bangsa kita yang ingin sukses dalam berpendidikan dan kemudian sukses dalam meraih cita-cita,” kata Boy.
Baca Juga: Ulasan Cerita Istri Konsul: Ketika Bayi Kecanduan Narkoba
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyatakan organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dikelola secara mandiri.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan lembaga pendidikan yang dikelola Khilafatul Muslimin itu untuk menyebarkan ideologi khilafah.
Hengki menuturkan petugas menyita akta lembaga pendidikan milik Khilafatul Muslimin sebagai instrumental delik atau alat kejahatan. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Ulasan Cerita Istri Konsul: Ketika Bayi Kecanduan Narkoba
-
Kepala BNPT: Ideologi Intoleran Radikalisme yang Mengarah ke Terorisme Menyebar Cepat Seperti Covid-19
-
Anaknya Sudah Bikin Paspor, Nikita Willy Isyaratkan Bakal Segera Pulang ke Indonesia
-
Sindiran Menohok Kak Seto Buat Orangtua yang Ngaku Tak Punya Waktu Buat Anak: Kenapa Punya Anak?
-
Pro Kontra Usulan Cuti Hamil dan Melahirkan 6 Bulan, Keuntungan Atau Malah Ancaman Buat Ibu?
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Cekcok Transfer Uang Berujung Maut: Pemilik Kafe di Lampung Timur Tikam Pelanggan
-
Ngamuk Cuma Diberi Rp10 Ribu, Pria Bermasker Hantam Kepala Nenek 71 Tahun di Lampung Barat
-
Modal Obeng, Pemuda 20 Tahun Gasak Mobil Teman Sendiri di Kemiling Demi Gaya Hidup
-
Dobrak Mitos Ketinggian! Lampung Sukses Tanam Arabika di 800 MDPL: Berbuah Kilat Cuma 1,8 Tahun
-
3 Calon Rektor Unila Lolos ke Final: Dr Budiyono Memimpin, Suara Menteri 35 Persen Jadi Penentu