Anggota DPR Dukung Langkah Kapolri Revisi Perkap untuk Selesaikan Polemik AKBP Brotoseno

SuaraLampung.id - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan merevisi aturan untuk mengakomodasi suara publik terkait polemik AKBP Raden Brotoseno didukung anggota DPR RI Didik Mukrianto.

Menurut Didik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak perlu ragu menyempurnakan peraturan Polri apabila tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan saat ini.

"Kapolri tidak perlu ragu untuk melakukan pembenahan yang terukur, transparan, akuntabel, termasuk menyempurnakan peraturan Kapolri yang sudah ada, jika tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan saat ini," kata Didik di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Hal itu dikatakan Didik menanggapi langkah Listyo Sigit yang merevisi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 guna menindaklanjuti polemik kasus AKBP Brotoseno.

Baca Juga: Kapolri Beber Penyebab Dirinya Tidak Bisa Pecat AKBP Brotoseno

Anggota Komisi III DPR itu menyambut baik setiap upaya perbaikan yang dilakukan Kapolri dan mendorong untuk terus responsif mendengarkan setiap aspirasi dan masukan publik.

Menurut dia, hal yang patut dipahami dalam negara demokratis seperti Indonesia ialah melakukan tindakan, termasuk keputusan Kapolri, berdasarkan hukum dan peraturan undang-undang berlaku.

"Manajerial Polri harus diselenggarakan tidak atas kemauan dengan basis subyektif, tetapi harus berdasarkan hukum dan aturan," tegasnya.

Didik menilai aturan dibuat untuk mengatur dan menata agar tercapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, menurutnya, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan manajerial Polri adalah pengaturan dalam Perkap yang akuntabel dan bisa memenuhi rasa keadilan publik dalam menjalankan roda organisasi.

"Hal yang juga utama dan harus menjadi perhatian adalah bagaimana Kapolri mampu melahirkan suatu tatanan pengelolaan Polri dengan basis common sense dan mampu mencerminkan rasionalitas, profesionalisme, mampu melahirkan kebutuhan rasa keadilan dan kepastian hukum," jelasnya.

Baca Juga: Bocah Disabilitas Asal Langkat Kirim Surat ke Kapolri, Isinya Bikin Terenyuh

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merevisi Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Polri untuk menindaklanjuti polemik kasus AKBP Brotoseno.