Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas, KPK: Hibah Lagu Mars dan Himne Sudah Sesuai Aturan

SuaraLampung.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait pemberian penghargaan terhadap Ardina Safitri, istri Firli, sebagai pencipta lagu mars dan himne KPK. 

Menanggapi laporan itu, KPK meyakini proses hibah lagu mars dan himne bagi lembaga antirasuah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"KPK melalui Biro Hukum dan Inspektorat telah melakukan validasi dan pemeriksaan, di antaranya kepada pihak pencipta lagu, untuk memastikan bahwa proses ini sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

"KPK menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan tersebut kepada Dewas sesuai tugas dan kewenangan-nya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK," tambah Ali.

Baca Juga: Ini Respons KPK Soal Himne Lembaga Antirasuah Ciptaan Istri Firli Bahuri yang Diduga Bernuansa Konflik Kepentingan

Menurut Ali, Dewas KPK telah memiliki mekanisme dan "standard operating procedure" (SOP) untuk menindaklanjuti setiap aduan yang diterima.

"Kami yakin setiap pemeriksaannya pun akan dilakukan sesuai fakta dan penilaian profesionalnya. Hasilnya juga akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi," ungkap Ali.

Ali pun menyebut lagu mars dan himne KPK dihibahkan oleh Ardina Safitri kepada KPK, bukan kepada perseorangan di KPK.

"Hibah tersebut juga gratis, tidak ada pembayaran atau penggantian biaya penciptaan lagu yang harus dibayarkan KPK kepada penciptanya," ungkap Ali.

Usai melaporkan ke Dewas KPK, Korneles Materay mengatakan ada benturan konflik kepentingan saat Firli memberikan penghargaan kepada Ardina yang tidak sesuai dengan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan KPK No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di KPK.

Baca Juga: KPK Telisik Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Terima Aliran Uang Setiap Tangani Perkara Dalam Sidang

Firli juga tidak mendeklarasikan konflik kepentingan dalam pembuatan himne KPK tersebut. Deklarasi tersebut diatur dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2019 yang isinya mewajibkan setiap insan KPK untuk memberitahukan kepada atasannya.