SuaraLampung.id - Komisi Yudisial (KY) menerima 13 laporan tentang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di tahun 2021. Laporan-laporan itu ditindaklanjuti KY dengan mengadvokasi hakim-hakim yang melapor.
Dari belasan kasus atau laporan yang masuk tersebut, KY melakukan tindakan berupa advokasi pada hakim. Tujuannya agar independensi hakim tetap terjaga meski ada tekanan.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi mengatakan, salah satu tugas KY adalah mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
"Karena hakim memiliki posisi sentral dan kewenangan besar maka independensinya harus dijamin," kata Kadafi dikutip dari ANTARA.
Dari kasus atau laporan yang masuk, Kadafi mengambil beberapa contoh kejadian di antaranya di PN Jakarta Timur saat sidang perkara Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang menarik perhatian publik karena dilaksanakan secara virtual.
Saat itu, sidang berlangsung ricuh karena adanya aksi protes dari penasihat hukum terdakwa MRS yang menginginkan sidang secara tatap muka atau 'offline'. Akibatnya, terjadi gangguan jalannya proses sidang.
"KY meminta semua pihak menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan," ujarnya.
Contoh lainnya ialah kejadian di PN Bengkalis dimana ada pihak yang mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror. KY segera berkoordinasi terkait pengamanan rumah dinas hakim dengan PN Bengkalis dan Kepolisian Resor Bengkalis.
KY memberikan apresiasi kepada Polres Bengkalis yang merespons secara cepat dengan berpatroli rutin di area rumah dinas. Selain itu, KY juga berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung agar meningkatkan sistem keamanan di lingkungan rumah dinas hakim.
Baca Juga: Ngeri! Irfan Hakim Berani Foto Bareng Singa: Nggak Takut Digigit?
Kasus serupa juga terjadi di PN Banyuwangi, Pengadilan Agama (PA) Wangi-Wangi, PA Pinrang dimana terdapat orang yang mengancam keamanan hakim di dalam persidangan. Tidak hanya itu, KY juga mendapati perusakan sarana dan prasarana pengadilan seperti yang terjadi di PN Bengkulu dan PN Dobo.
"Ada juga dugaan penghinaan terhadap hakim dan pengadilan melalui media sosial, seperti yang terjadi di PN Pekalongan," ujarnya.
Selain memberikan layanan advokasi penanganan terhadap dugaan tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sebagai langkah pencegahan, KY memiliki dua program yaitu sinergitas dengan aparat penegak hukum dan program pencegahan klinik etik dan advokasi yang bekerja sama dengan enam perguruan tinggi.
Masing-masing perguruan tinggi bersinergi dengan KY dalam mengimplementasikan silabus program klinik etik dan advokasi yang meliputi kegiatan kajian, laboratorium, praktik dan pengabdian pada masyarakat dengan fokus pada materi pencegahan perbuatan merendahkan perilaku hakim. (ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Mulai Kisaran Rp150 Ribuan untuk Penginapan di Krui, Pilihan Favorit Para Peselancar
-
Cuma Rp1-3 Juta untuk Liburan ke Pahawang, Solusi Wisata Hemat bagi Traveler Pemula
-
Mengapa Korupsi Kepala Daerah Kerap Berawal dari Biaya Kampanye Mahal di Lampung?
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK dari Partai Apa? Ardito Ternyata Baru Gabung Golkar
-
Bupati Lampung Tengah Kasus Apa? KPK Ungkap Dugaan Suap Rp 5,7 Miliar hingga Penahanan