SuaraLampung.id - Komisi Yudisial (KY) menerima 13 laporan tentang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di tahun 2021. Laporan-laporan itu ditindaklanjuti KY dengan mengadvokasi hakim-hakim yang melapor.
Dari belasan kasus atau laporan yang masuk tersebut, KY melakukan tindakan berupa advokasi pada hakim. Tujuannya agar independensi hakim tetap terjaga meski ada tekanan.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi mengatakan, salah satu tugas KY adalah mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
"Karena hakim memiliki posisi sentral dan kewenangan besar maka independensinya harus dijamin," kata Kadafi dikutip dari ANTARA.
Dari kasus atau laporan yang masuk, Kadafi mengambil beberapa contoh kejadian di antaranya di PN Jakarta Timur saat sidang perkara Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang menarik perhatian publik karena dilaksanakan secara virtual.
Saat itu, sidang berlangsung ricuh karena adanya aksi protes dari penasihat hukum terdakwa MRS yang menginginkan sidang secara tatap muka atau 'offline'. Akibatnya, terjadi gangguan jalannya proses sidang.
"KY meminta semua pihak menghormati pengadilan dan hakim, serta menjaga tata tertib persidangan," ujarnya.
Contoh lainnya ialah kejadian di PN Bengkalis dimana ada pihak yang mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror. KY segera berkoordinasi terkait pengamanan rumah dinas hakim dengan PN Bengkalis dan Kepolisian Resor Bengkalis.
KY memberikan apresiasi kepada Polres Bengkalis yang merespons secara cepat dengan berpatroli rutin di area rumah dinas. Selain itu, KY juga berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung agar meningkatkan sistem keamanan di lingkungan rumah dinas hakim.
Baca Juga: Ngeri! Irfan Hakim Berani Foto Bareng Singa: Nggak Takut Digigit?
Kasus serupa juga terjadi di PN Banyuwangi, Pengadilan Agama (PA) Wangi-Wangi, PA Pinrang dimana terdapat orang yang mengancam keamanan hakim di dalam persidangan. Tidak hanya itu, KY juga mendapati perusakan sarana dan prasarana pengadilan seperti yang terjadi di PN Bengkulu dan PN Dobo.
"Ada juga dugaan penghinaan terhadap hakim dan pengadilan melalui media sosial, seperti yang terjadi di PN Pekalongan," ujarnya.
Selain memberikan layanan advokasi penanganan terhadap dugaan tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sebagai langkah pencegahan, KY memiliki dua program yaitu sinergitas dengan aparat penegak hukum dan program pencegahan klinik etik dan advokasi yang bekerja sama dengan enam perguruan tinggi.
Masing-masing perguruan tinggi bersinergi dengan KY dalam mengimplementasikan silabus program klinik etik dan advokasi yang meliputi kegiatan kajian, laboratorium, praktik dan pengabdian pada masyarakat dengan fokus pada materi pencegahan perbuatan merendahkan perilaku hakim. (ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kasus Siswi SMPN 13 Bandar Lampung Putus Sekolah: Menteri PPPA Turun Tangan
-
Oknum Polisi Terlibat Narkoba di Way Kanan, Kapolres Ambil Sikap Tegas
-
Penyelundupan Elang Langka Digagalkan di Pelabuhan Bakauheni
-
Heboh! Kambing Warga Tanggamus Diduga Diterkam Beruang di Tengah Malam
-
Didominasi Sektor Produksi, BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025