SuaraLampung.id - Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni mengalami perubahan signifikan. Kini kondisi di kedua pelabuhan itu sudah tertata rapi.
Hal ini membuat anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana terkesima. Ananta tak menyangka melihat kondisi Pelabuhan Merak dan Bakauheni saat ini.
Menurutnya, layanan penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan di Pelabuhan Merak, Banten dan Bakauheni, Lampung, kini semakin tertata dengan baik, nyaman, cepat dan modern.
Ia menilai pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni dan sebaliknya telah mengalami banyak perubahan.
Baca Juga: Lolos Sertifikasi, 15 Ribu Bibit Porang Asal Lebak Dikirim ke Sumatera
“Ternyata sudah mengalami banyak perubahan, sangat berbeda jauh dari dua atau tiga tahun yang lalu. Kini, fasilitasnya cukup nyaman, bersih, dan tertata rapi, berbeda saat saya masih di DPRD Banten, yang terlihat kumuh, dan toiletnya juga bau," ujar Ananta dilansir dari ANTARA.
Menurutnya, banyak perkembangan yang positif dan modern dalam angkutan penyeberangan yang dikelola ASDP. Manajemen ASDP telah berhasil menangkap “Visi Indonesia” yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam memberikan pelayanan publik dengan mengedepankan aspek budaya dan kearifan lokal yang dikemas secara modern.
Ananta berpesan agar manajemen tidak lantas berpuas diri, ASDP tetap harus menjadi perusahaan yang kuat, dan bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ketika sudah tertata dengan baik, jangan sampai ini dinikmati oleh perusahaan lain yang berdalih investasi namun tidak berorientasi pada pelayanan publik, katanya.
“Perlu konsolidasi dalam menata, sehingga betul-betul tertata, mulai dari segi pelayanan publik maupun secara bisnis. BUMN harus benar-benar bisa merasakan dan dirasakan oleh masyarakat, sehingga BUMN hadir itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai dalam tiga tahun terakhir ini ASDP telah banyak melakukan perbaikan dan modernisasi angkutan penyeberangan, tidak hanya dari terminal pelabuhannya tetapi juga armada dan layanan tiketnya.
Baca Juga: Harga Tiket Terbaru dan Kelebihan Dermaga Eksekutif Kapal Feri Merak
“Terminal dan armada kapalnya telah banyak yang direvitalisasi. Di pelabuhan kini semakin bersih, nyaman, dan aman. Fasilitas di kapal juga semakin baik. Jauh sekali bedanya dibandingkan dahulu. Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk contohnya, perkembangannya pesat, kini sudah modern dan full digitalisasi,” kata Djoko
Berita Terkait
-
Harga Tiket Kapal Bakauheni-Merak untuk Mobil Selama Libur Idul Fitri 2025, Ini Cara Pesannya
-
Jumlah Pemudik Meningkat, ASDP Antisipasi Ledakan Aktivitas Kendaraan saat Arus Balik
-
Arus Balik Lebaran: ASDP Antisipasi Lonjakan Kendaraan di Pelabuhan Merak-Bakauheni
-
Pelabuhan Bakauheni Siap Hadapi Arus Balik 2025: Menhub Pastikan Kelancaran!
-
Pelabuhan Bakauheni Siaga Penuh! 67 Kapal Disiapkan untuk Arus Balik Lebaran
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
Terkini
-
Ribuan Warga Lampung Bersatu untuk Palestina: Babang Tamvan Serukan Boikot Produk Israel
-
Truk Pengangkut Rongsokan Hantam Pelabuhan Bakauheni: Diduga Rem Blong
-
Cuaca Buruk di Bandara Radin Inten II, Lion Air Mendarat di Palembang
-
Konflik Satwa-Manusia di Lampung Mengerikan: 9 Nyawa Melayang
-
Kades Ditandu 12 Km Demi Berobat: Realita Pesisir Barat Usai Lepas Status Daerah Tertinggal