SuaraLampung.id - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla diserang buzzer setelah melontarkan pernyataan mengenai kritik terhadap pemerintah.
Sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021).
Gara-gara pernyataan itu, buzzer menyerang JK yang pernah menjai wakilnya Jokowi. Serangan buzzer ini membuat Jusuf Kalla bingung.
Pasalnya menurut JK, tindakan para buzzer itu bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya Presiden Joko Widodo mengklaim bersedia membuka diri untuk menerima kritikan.
"Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat," kata JK dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
JK menganggap, adanya serangan buzzer itu kepada dirinya menandakan adanya tindakan bertentangan para pendukung kepada Jokowi.
Baca Juga: Jusuf Kalla: Din Syamsuddin Tidak Mungkin Radikal
"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka antikritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," sambungnya.
Lebih lanjut, JK menerangkan kalau pertanyaan yang diajukannya tersebut mewakili kegelisahan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri. Ia pun berpesan kepada sejumlah pihak untuk tidak terlalu reaktif atas pertanyaannya.
Menurutnya, sebuah kritik itu menjadi sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.
"Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?," tanyanya.
"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkritik."
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Pulau Pisang di Pesisir Barat, Destinasi Sunyi dengan Ombak Favorit Peselancar
-
7 Pantai di Pesisir Barat Lampung yang Relatif Sepi dan Terasa Lebih Privat
-
Cuma Rp1-3 Juta untuk Liburan ke Pahawang, Rincian Biaya Hemat bagi Traveler
-
BGN Siapkan Sanksi Finansial bagi SPPG yang Abaikan Standar Dapur MBG
-
BGN Ingatkan Mitra dan Yayasan Tingkatkan Kepedulian terhadap Sekolah Penerima MBG